[email protected] - Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong bekerja sama sebagai co-fasilitator dengan mitra pelaksana Perkumpulan Mandala Katalika (MANKA) yakni Bentara Papua dan Jerat Papua menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pertama di Provinsi Papua Barat Daya mulai tanggal 2 - 3 Juni 2025.

Kegiatan ini menjadi bagian dari inisiatif kolaboratif lintas lembaga dalam rangka memperkuat tata kelola lingkungan serta mendorong pemajuan hak-hak masyarakat adat di wilayah tersebut. FGD ini dirancang sebagai forum strategis untuk memperkenalkan dan mendemonstrasikan penggunaan berbagai alat analisis partisipatif, yakni MICMAC (Matrix of Cross-Impact Multiplications Applied to Classification) dan MACTOR (Matrix of Alliances and Conflicts: Tactics, Objectives, and Recommendations). Lebih lanjut, FGD ini merumuskan isu-isu strategis dan juga menghasilkan pemetaan aktor-aktor kunci yang memiliki peran penting dalam proses pembangunan di Papua Barat Daya. Melalui pendekatan analitis yang berbasis pada metode MICMAC dan MACTOR, peserta mampu mengidentifikasi berbagai pemangku kepentingan baik dari sektor pemerintahan, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, hingga lembaga pendidikan beserta kepentingan, pengaruh, dan relasi kekuasaan di antara mereka.

Melalui kegiatan ini, para pemangku kepentingan termasuk akademisi, perwakilan masyarakat adat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta instansi pemerintah diberdayakan untuk bersama-sama memetakan tantangan dan peluang strategis yang dihadapi Papua Barat Daya.

Secara keseluruhan, FGD ini merupakan bagian dari inisiatif kolaboratif untuk memperkuat tata kelola lingkungan hidup dan mendorong pemajuan hak-hak masyarakat adat di Papua Barat Daya melalui pendekatan yang partisipatif, berbasis data, dan kontekstual. Kegiatan ini tidak hanya menjadi wadah diskusi, tetapi juga menghasilkan sejumlah luaran kebijakan yang penting. Di antaranya adalah identifikasi tujuh isu prioritas terkait pembangunan dan konservasi dalam kerangka FOLU Net Sink 2030, pemetaan aktor kunci lintas sektor, serta rumusan awal rekomendasi kebijakan untuk mendukung penyusunan rencana aksi daerah yang inklusif dan adaptif. Selain itu, hasil FGD ini juga menjadi dasar evidensial yang dapat digunakan dalam proses advokasi dan penyusunan kebijakan publik di tingkat
provinsi, sekaligus menjadi dokumen rujukan bagi pembuat kebijakan, mitra pembangunan, dan organisasi masyarakat sipil dalam merancang intervensi yang lebih efektif untuk perlindungan hutan, penguatan peran masyarakat adat, dan pembangunan berkelanjutan di Papua Barat Daya.